SKOR News, Semarang - PKS menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi dalam acara tanam padi di Trenggalek, Jawa Timur yang mengatakan sepanjang tahun 2021 Indonesia tidak ada impor beras.
Pernyataan Presiden itu berbeda dengan data BPS yang menyampaikan bahwa sampai juli Tahun 2021, ada realisasi impor beras sebesar 41.600 Ton setara 18 Juta US Dollar. Ditengah kondisi harga gabah di bulan Maret-Juni yang hanya Rp 3500-4000/kg membuat petani menjerit karena rugi.
Janji setop impor beras masih menjadi mimpi yang belum bisa terealisasi sampai saat ini. Kegaduhan keputusan impor 1.5 Juta Ton beras di bulan mei 2021 yang akhirnya dibatalkan karena tekanan publik.
"PKS sejak awal konsisten bahwa impor beras melukai rasa dan keadilan kepada petani yang sudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi, impor beras wajib ditolak," tegas Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS, Riyono.
Riyono menambahkan, manajemen dan politik pangan nasional kita semakin tidak jelas, inkoordinasi antar lembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat sebuah kebijakan bias siapa yang akan bertanggungjawab.
Akibatnya, rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan namun ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur.
"Presiden dapat kabar dan data dari mana kalau sampai November gak ada impor" tanya Riyono.
Menurut Riyono, kondisi perberasan nasional tercatat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 Juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08% atau 45.170 Ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 Juta Ton.
Jika dikonversikan menjadi beras maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 Juta Ton. Realisasi ini naik tipis 0,07% atau 21.460 Ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 Juta Ton.
Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 Juta Ton gabah kering giling (GKG).
"Prestasi petani yang sudah berhasil memenuhi cadangan pangan nasional, kenapa harus selalu dibalas dengan kebijakan yang tidak pro petani?" tutup Riyono. *
Marman (
s:pks)