Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
SAYA membaca pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, beberapa hari lalu. Yang menyebut, mentalitas ASN masih sebatas "ngabsen, ngopi, lalu sore ngabsen lagi".
Saya, memahami kegelisahan itu.
Setiap anggota parlemen tentu ingin birokrasi bekerja lebih cepat, lebih profesional dan lebih berdampak bagi masyarakat. Dan saya juga percaya, bahwa pelayanan memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Namun, saya berhenti pada satu hal penting. Mengapa setiap kali birokrasi dikritik, justru yang pertama kali disalahkan selalu manusianya?.
Jarang sekali kita bertanya, apakah sistem yang mengelilingi ASN itu sudah benar.
Saya, tidak sedang membela ASN.
Saya hanya ingin mengajak, melihat persoalan secara lebih utuh. Sebab, saya mengenal banyak ASN yang hidupnya jauh dari gambaran, "ngopi lalu pulang".
Saya pernah bertemu guru yang harus menyeberangi sungai, untuk mengajar. Saya mengenal tenaga kesehatan yang bertugas bertahun-tahun di daerah terpencil dan bahkan saya melihat pegawai yang masih duduk di depan komputer ketika malam mulai turun, karena laporan keuangan harus selesai sebelum batas waktu.
Mereka itu juga, ASN. Tetapi, hampir tidak pernah menjadi cerita.
Dan yang lebih mudah menjadi berita, adalah oknum yang tertangkap kamera sedang duduk di warung kopi pada jam kerja, lalu perlahan-lahan perilaku segelintir ASN berubah menjadi identitas jutaan ASN.
Dalam logika ilmiah, cara berpikir seperti itu disebut hasty generalization. Menarik kesimpulan besar, dari fakta yang terbatas.
Padahal, birokrasi kita dihuni oleh jutaan pegawai dengan karakter pekerjaan yang sangat berbeda, menyamaratakan mereka bukan hanya tidak adil. Tetapi, juga membuat kita keliru menemukan akar masalahnya.
Sejak awal abad ke-20, Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah sebuah sistem. Kualitas birokrasi ditentukan oleh pembagian kerja yang jelas, kompetensi, aturan yang konsisten, kepemimpinan dan sistem merit.
Itu artinya, bahwa birokrasi yang buruk tidak selalu berarti pegawainya buruk. Boleh jadi, sistemnya yang gagal.
Saya justru sepakat, apabila pemerintah ingin memperkuat KPI ASN. Tetapi, KPI hanyalah alat ukur, tidak pernah menjadi obat. Kalau seseorang demam, mengganti termometer tidak akan membuat suhu tubuhnya turun.
Begitu pula, birokrasi.
Apabila budaya organisasi belum berubah, kepemimpinan belum memberi teladan, penempatan pegawai belum berbasis kompetensi dan penghargaan terhadap prestasi belum berjalan secara konsisten, maka menaikkan KPI hanya akan menambah angka-angka di atas kertas.
Peter Drucker mengatakan, bahwa budaya organisasi jauh lebih kuat daripada strategi. Sebaik apa pun indikator kinerja disusun jika budaya kerjanya tetap sama, hasil akhirnya juga tidak banyak berubah.
Oleh sebab itu, saya khawatir jika publik terus-menerus diyakinkan bahwa masalah birokrasi hanya soal ASN yang malas.
Padahal, persoalannya jauh lebih dalam daripada itu. Dan ketika diagnosisnya keliru, maka terapi yang diberikan pun sering tidak menyentuh penyakit yang sebenarnya.
Reformasi birokrasi, jangan dari ancaman.
Setelah membaca kembali pernyataan Ketua Komisi II DPR RI itu, saya justru sampai pada sebuah kesimpulan yang berbeda.
Persoalan birokrasi saat ini, bukan karena kita kekurangan aturan. Bahkan, mungkin sebaliknya. Kita terlalu banyak membuat aturan, tetapi terlalu sedikit membangun budaya.
Setiap kali pelayanan dianggap belum memuaskan, respons yang muncul hampir selalu sama. Aturan diperketat, indikator kinerja ditambah dan aplikasi baru diluncurkan bahkan format laporan diperbarui.
Seolah-olah birokrasi akan berubah hanya karena instrumennya berubah. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa perubahan administrasi tidak selalu melahirkan perubahan perilaku.
Digitalisasi, adalah contoh yang paling nyata.
Hampir semua instansi pemerintah, telah menggunakan berbagai aplikasi. Absensi elektronik diterapkan, kinerja diukur melalui sistem digital dan termasuk laporan dapat dipantau secara daring.
Namun, mengapa masyarakat masih sering mengeluhkan pelayanan?.
Jawabannya, mungkin bukan karena teknologinya kurang canggih. Tetapi, karena budaya organisasinya yang belum berubah.
Peter Drucker mengatakan, bahwa budaya organisasi selalu lebih kuat daripada strategi. Suatu organisasi, tidak berubah hanya karena indikatornya berubah. Organisasi itu, berubah ketika nilai, kepemimpinan dan perilaku orang-orang di dalamnya ikut berubah.
Oleh sebab itu, saya sepakat bahwa ASN harus memiliki KPI yang jelas. Tetapi, saya tidak sepakat apabila KPI dipahami sebagai alat untuk menakut-nakuti pegawai.
Negara memang membutuhkan aparatur yang profesional, namun profesionalisme tidak tumbuh dari rasa takut.
Profesionalisme tumbuh dari kepastian bahwa ASN yang bekerja dengan baik akan dihargai, ASN yang tidak memenuhi standar akan dibina dan jika tetap tidak berubah akan dievaluasi secara objektif.
Itulah, hakikat sistem merit.
Disinilah saya menilai, bahwa kita perlu lebih hati-hati ketika membandingkan birokrasi dengan perusahaan swasta.
Logika keduanya, tidak sama.
Perusahaan, dapat memilih pasar yang menguntungkan. Sementara pemerintah, tidak memiliki kemewahan itu.
Negara tetap harus menghadirkan guru di sekolah terpencil, tenaga kesehatan di pulau terluar, penyuluh pertanian di desa dan petugas administrasi di kecamatan yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Dan banyak pelayanan, justru hadir di tempat-tempat yang secara bisnis tidak pernah menarik.
Itulah sebabnya, ukuran keberhasilan birokrasi tidak cukup hanya efisiensi. Ukuran nya, juga harus berbicara tentang keadilan, pemerataan dan kehadiran negara bagi seluruh warga.
David Osborne dan Ted Gaebler, melalui konsep Reinventing Government, mengatakan. bahwa, pemerintahan modern harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur. Karena, yang diukur bukan banyaknya aktivitas. Melainkan, manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Saya menilai, bahwa diskusi tentang reformasi ASN tidak berhenti pada kalimat "kalau KPI jelek, ya keluar." Kalimat itu, terdengar tegas. Tetapi, reformasi birokrasi tidak pernah sesederhana itu.
Karena yang jauh lebih penting, sebetulnya adalah memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensinya, dipimpin oleh pemimpin yang memberi teladan, dinilai dengan indikator yang objektif, memperoleh kesempatan mengembangkan kapasitasnya, serta mendapatkan penghargaan dan sanksi secara adil.
Jika semua itu, berjalan. Maka, budaya kerja akan berubah dengan sendirinya.
Saya percaya, kritik kepada ASN tetap diperlukan. Tanpa kritik, birokrasi akan kehilangan daya koreksinya. Namun, kritik juga harus memberi arah. Kritik, tidak boleh berhenti pada stigma.
Karena ketika kita terlalu sibuk menyalahkan orang, justru kadang kita lupa memperbaiki sistem yang membentuk perilakunya.
Sejatinya, reformasi birokrasi bukanlah soal mencari siapa yang harus disalahkan. Melainkan, bagaimana membangun tata kelola yang membuat orang-orang baik dapat bekerja lebih baik, orang-orang yang lemah dapat berkembang dan yang tidak lagi layak diberi ruang untuk dievaluasi secara adil.
Birokrasi yang kuat, tidak lahir dari ketakutan. Melainkan, dari kepemimpinan yang memberi teladan, sistem yang sehat dan kepercayaan bahwa mengabdi kepada negara adalah kehormatan yang harus dijaga setiap hari. ***
