SKOR News, Majene - Laporan realisasi penggunaan anggaran belanja alat/bahan kebutuhan kantor Dinas Kesehatan, Kab. Majene TA. 2025. Sebaiknya, jangan hanya berhenti pada rekomendasi pengembalian kerugian keuangan ke kas daerah.
Sanksi administratif hingga pidana sebaiknya dikenakan, agar memberikan efek jera. Atas, kebiasaan "mengakali" belanja APBD dengan memalsukan SPj dan laporan pertanggungjawaban.
Hal tersebut disampaikan aktivis senior yang juga praktisi hukum Sudirman Umar, SH. MH. Menurutnya, temuan berulang BPK setiap tahun di setiap OPD. Yakni, realisasi belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak dapat ditelusuri bukti riil. Seharusnya, menjadi pintu masuk bagi APH. Untuk, melakukan penyelidikan.
Sudirman mengatakan, perbuatan memanipulasi Surat Pertanggung Jawaban (SPj) dalam melaporkan realisasi belanja APBD. Dapat diduga, telah terpenuhi unsur Mens Rea (niat jahat) dalam suatu dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dan bisa langsung dilidik APH, karena bukan merupakan delik aduan.
"Jika, hanya dihukum mengembalikan ke kas daerah. Catatan tersebut, akan terus menjadi temuan berulang setiap tahun dalam LHP BPK. Karena, tidak adanya sanksi yang berat dan men-jerakan. Aktivis anti korupsi, sebaiknga laporkan ke APH" kata Sudirman, (1/9).
Diberitakan sebelumnya, manipulasi SPj belanja bahan/alat kantor dilakukan. Karena, anggarannya digunakan Dinas Kesehatan untuk kegiatan"selebrasi". Seperti, defile dan peringatan hut kesehatan.
Nota fiktif foto copy, cetak baliho, dll. Yang dilampitkan dalam LPj. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan. Padahal, toko yang disebutkan dalam SPj. tidak meyediakan jasa foto copy setelah Auditor BPK melakukan penelusuran.
Ratusan juta yang digunakan untuk kegiatan lain, juga tidak dapat ditelusuri kebenarannya. Oleh, Auditor.
Kepala Dinas dan Pejabat terkait Dinas Kesehatan, Kab. Majene. tidak pernah menanggapi konfirmasi skornews. *Red-noeh
Next...
Penelusuran SPj. penggunaan anggaran membiayai kegiatan lain
