Oleh: Muslimin M.
Akademisi
TULISAN ini merupakan opini pribadi saya dalam melihat dinamika yang berkembang di komisi II DPR RI baru-baru ini, yang menyoroti skema pensiun selama ini. Yang konon katanya, berpotensi membebani fiskal negara. Bahkan, memberi ilustrasi yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala.
Jujur saja, saya tidak terlalu tertarik pada ilustrasi yang disampaikan dalam rapat Komisi II DPR. Tentang, seorang pensiunan aparatur sipil negara berusia 80 tahun yang menikahi perempuan berusia 25 tahun. Bagi saya, itu hanyalah cara untuk menarik perhatian publik terhadap isu yang jauh lebih besar.
Justru, yang mengusik pikiran saya. Adalah, pertanyaan yang muncul setelahnya. Apakah sistem pensiun ASN kita masih mencerminkan semangat birokrasi modern yang berbasis merit, akuntabilitas dan pelayanan?.
Pertanyaan ini penting, sebab ketika kita berbicara tentang pensiun ASN. Maka, sesungguhnya kita tidak sedang membahas orang yang telah berhenti bekerja. Kita, justru sedang membahas bagaimana negara menghargai pengabdian, mengelola sumber daya manusianya, menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Selama ini, pensiun dipahami sebagai bentuk penghargaan negara kepada ASN yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Filosofi itu benar, bahkan sangat mulia. Negara memang berkewajiban memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada aparatur yang telah menghabiskan puluhan tahun mengabdi.
Dalam perspektif administrasi, penghargaan tidak pernah berdiri sendiri. Sebab, penghargaan itu merupakan bagian dari keseluruhan siklus manajemen sumber daya manusia. Mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, promosi, penilaian kinerja hingga masa pensiun. Dengan kata lain, bahwa kualitas pensiun tidak dapat dipisahkan dari kualitas sistem yang mengelola perjalanan karier seorang ASN.
Disinilah, letak persoalan yang sesungguhnya.
Perdebatan mengenai pensiun, tidak boleh berhenti pada besaran manfaat atau lamanya uang pensiun diterima. Sebab, yang lebih mendasar adalah, apakah negara telah memiliki sistem yang mampu membedakan secara objektif, antara ASN yang berkinerja luar biasa dengan ASN yang sekadar menjalankan rutinitas.
Peter Drucker mengatakan, What gets measured gets managed. Apa yang tidak diukur, akan sulit diperbaiki.
Sayangnya, birokrasi kita hari ini masih terlalu lama terjebak dalam budaya administratif. Kehadiran sering lebih dihargai daripada hasil kerja, kelengkapan dokumen lebih dipentingkan daripada dampak pelayanan. Bahkan, rutinitas kerap dianggap sama dengan produktivitas.
Padahal, masyarakat tidak datang ke kantor untuk melihat pegawai hadir tepat waktu. Mereka, datang dengan harapan memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, adil dan memberi kepastian.
Kondisi seperti ini, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh budaya organisasi. Christopher Hood melalui konsep New Public Management, menegaskan. Bahwa, organisasi publik harus bergeser dari sekadar berorientasi pada prosedur menuju orientasi pada hasil (outcome), efektivitas dan kepuasan masyarakat.
Hal ini dapat kita maknai, bahwa keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang dibuat. Tetapi, dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Saya memahami, mengapa muncul gagasan untuk memperkuat indikator kinerja ASN dalam revisi Undang-Undang ASN. Penguatan sistem evaluasi, merupakan kebutuhan birokrasi modern. Namun, indikator kinerja tidak boleh berhenti menjadi angka-angka dalam laporan tahunan. Sebab, kinerja harus mampu mencerminkan kualitas pelayanan, integritas, inovasi dan kontribusi nyata terhadap organisasi.
Sebagai akademisi, saya melihat persoalan birokrasi saat ini bukan terletak pada terlalu besarnya penghargaan kepada ASN yang pensiun. Persoalan utamanya, adalah belum optimalnya sistem yang mampu menghubungkan penghargaan dengan kinerja.
Saya mengenal banyak guru yang setiap hari menempuh perjalanan berjam-jam menuju sekolah di pelosok, Saya pernah melihat tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dengan segala keterbatasannya.
Mereka ini adalah wajah birokrasi yang sesungguhnya, ASN yang layak memperoleh penghargaan. Ketika, memasuki masa pensiun.
Oleh sebab itu, kritik terhadap sebagian kecil aparatur yang tidak profesional. Tidak boleh berubah, menjadi stigma terhadap jutaan ASN yang bekerja dengan penuh integritas. Karena, yang harus diperbaiki adalah sistemnya.
Organisasi pemerintah, memang lebih sulit diukur dibandingkan perusahaan swasta. Karena, keberhasilannya tidak selalu berbentuk keuntungan finansial. Tetapi justru karena itu, birokrasi membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat agar tidak terjebak dalam zona nyaman.
Saya kira, birokrasi kita saat ini sedang menghadapi tantangan tersebut.
Reformasi birokrasi, telah berlangsung lebih dari Dua Dekade. Sistem merit, telah diatur dalam undang-undang dan penilaian kinerja telah memiliki instrumen. Bahkan, digitalisasi pelayanan terus berkembang, termasuk anggaran negara untuk belanja pegawai juga terus meningkat.
Pensiunan, menjadi beban negara?.
Saya ingin melanjutkan perenungan pada sisi yang lain, bukan lagi tentang individu yang memasuki masa pensiun. Melainkan, tentang kemampuan negara membiayai penghargaan itu secara berkelanjutan.
Perdebatan yang muncul dalam rapat Komisi II DPR, sesungguhnya membuka ruang diskusi yang jauh lebih luas daripada sekadar besaran uang pensiun. Atau, lamanya manfaat diterima ahli waris.
Di balik itu, ada persoalan yang sangat mendasar. Yaitu, bagaimana negara mengelola sistem pensiun ditengah perubahan demografi, meningkatnya jumlah aparatur yang memasuki usia pensiun. Serta, tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
Saya melihat, isu ini harus ditempatkan dalam perspektif kebijakan negara. Bukan, semata-mata dalam perspektif kepegawaian. Sebab setiap kebijakan pensiun, selalu melibatkan atiga kepentingan yang harus dijaga secara seimbang.
Pertama, kepentingan ASN yang telah mengabdi. Kedua, kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan berkualitas. Dan Ketiga, kepentingan negara yang harus menjaga keberlanjutan keuangan publik.
Dan ketiganya, tidak boleh saling mengorbankan.
Dalam konteks kebijakan publik, kondisi seperti ini dikenal sebagai trade-off. Yaitu, ketika setiap pilihan kebijakan selalu membawa konsekuensi yang harus diperhitungkan secara cermat.
Negara, tentu memiliki kewajiban moral menjamin kesejahteraan para pensiunan ASN. Namun, negara juga memiliki kewajiban yang sama besar untuk memastikan APBN tetap sehat, ruang fiskal tetap tersedia dan generasi ASN berikutnya memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdi.
Disinilah, keseimbangan menjadi kata kunci.
Laporan berbagai lembaga internasional, termasuk OECD dan Bank Dunia. Berkali-kali mengingatkan, bahwa sistem pensiun sektor publik harus dibangun diatas prinsip keberlanjutan fiskal fiscal sustainability. Artinya, manfaat yang diberikan hari ini, tidak boleh mengurangi kemampuan negara memenuhi kewajiban yang sama kepada generasi berikutnya.
Ini tentu, bukan soal mengurangi penghormatan kepada pensiunan. Justru, sebaliknya. Penghormatan hanya akan bermakna, apabila negara mampu menjaganya dalam jangka panjang.
Saya juga melihat, persoalan ini berkaitan erat dengan regenerasi birokrasi.
Setiap tahun, ribuan ASN memasuki masa pensiun dan disaat yang sama, birokrasi membutuhkan talenta-talenta baru yang menguasai teknologi digital, analisis data, kecerdasan buatan serta model pelayanan yang semakin adaptif.
Regenerasi, bukan sekadar mengganti orang lama dengan orang baru. Regenerasi, adalah proses mentransfer pengalaman, nilai, integritas dan budaya pelayanan kepada generasi berikutnya.
Oleh sebab itu, pensiun seharusnya tidak dipandang sebagai akhir pengabdian. Karena, pensiun adalah ruang untuk memberi kesempatan kepada generasi baru, melanjutkan estafet pelayanan kepada masyarakat.
Persoalannya kemudian, regenerasi tidak akan menghasilkan birokrasi yang lebih baik. Apabila, sistem merit belum benar-benar ditegakkan.
Jika promosi masih dipengaruhi faktor non kompetensi, jika penilaian kinerja masih bersifat formalitas dan jika inovasi belum menjadi budaya organisasi. Maka, pergantian generasi hanya akan mengganti pelaku tanpa mengubah sistem.
Disinilah, reformasi birokrasi menemukan tantangan terbesarnya.
Selama lebih dari Dua Puluh Tahun reformasi berjalan, negara ini telah memiliki berbagai instrumen yang cukup lengkap. Digitalisasi pelayanan berkembang pesat, sistem merit telah diatur. Penilaian kinerja tersedia pun regulasi semakin banyak.
Namun, regulasi tidak pernah otomatis melahirkan budaya. Budaya organisasi, hanya lahir ketika aturan ditegakkan secara konsisten dan kepemimpinan memberikan teladan.
Saya menilai, bahwa perdebatan mengenai pensiun ASN tidak boleh berhenti pada angka. Harus menjadi momentum, mengevaluasi seluruh siklus manajemen aparatur negara.
Mulai dari rekrutmen yang transparan, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, promosi berbasis merit, evaluasi kinerja yang objektif. Hingga, sistem penghargaan yang adil ketika seseorang menutup masa pengabdiannya.
Sebab, pensiun hanyalah ujung dari sebuah perjalanan panjang. Apabila perjalanan itu dibangun di atas profesionalisme, integritas dan pelayanan yang tulus. Maka, pensiun benar-benar menjadi penghargaan.
Tetapi, apabila sistem selama puluhan tahun gagal membangun budaya kinerja. Maka, sebesar apa pun manfaat pensiun yang diberikan, tetap saja tidak akan pernah mampu menutup kegagalan birokrasi dalam melayani rakyat.
Saya meyakini, bahwa ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya kemampuannya membayar pensiun. Melainkan, kemampuannya membangun birokrasi yang tetap profesional, berintegritas dan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sejatinya, negara yang besar bukanlah negara yang sekadar mampu membiayai masa lalu.
Negara yang besar, adalah negara yang sanggup menghormati pengabdian masa lalu tanpa mengorbankan masa depan.***
