SKOR News, Sulawesi Barat - Diduga sarat persekongkolan jahat dalam proses Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ). Aktivis LSM LIN Sulbar, Irfan meminta APH menyelidiki proses penetapan penyedia pengadaan Benih Kakao Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat, CV Ayisando Utama.
"Sementara, hentikan penyaluran bibit sampai ada kejelasan. Kami akan lakukan "sweeping" distribusi ke petani. Jika, tidak diindahkan dan semua pihak tetap memilih aksi "bisu dan tuli"," tegas Irfan, (22/10).
Baca Berita terkait, klik disini
Direktris CV Ayisando Utama, Sukmawati Haruna. Diduga, juga mengatur dan melaksanakan pengadaan Benih Kopi Siap Tanam, senilai Rp 4,3 Miliar di OPD yang sama. Juga, melaksanakan pengadaan Benih Durian Musangking, senilai Rp 7,8 Miliar pada Dinas TPHP, Prov. Sulawesi Barat.
Pengadaan 1,7 Juta Benih Kakao, senilai lebih Rp 28,1 Miliar itu, bersumber dari APBD (Murni) Prov. Sulawesi Barat, ditetapkan melalui APBD refocussing (efisiensi), Tahun Anggaran 2025.
Aktivis LSM Lembaga Investigasi Negara, Irfan. mengatakan, pembahasan dan penetapan APBD Refocusing. Telah, melalui proses pemaparan setiap OPD di hadapan Gubernur, Suhardi Duka guna memastikan visi misi dan janji politiknya "terdistribusi" dalam format APBD. Jadi, bukan warisan Pemerintahan sebelumnya.
Diberitakan sebelumnya, Puluhan Ribu Benih Kakao yang didistribusikan di Kab. Polman, sejak Bulan Agustus lalu, ditolak petani karena mati dan layu. Namun hingga kini, belum diganti. Padahal, toleransi penggantian yang diatur dalam kontrak, adalah 10 Hari kerja.
Irfan meminta, APH memeriksa sumber benih untuk memastikan telah sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Begitu juga Kelompok Tani, harus dipastikan semua rill dan tidak ada yang fiktif. Karena sampai sekarang, nama-nama dan lokasi Kelompok Tani masih dirahasiakan Dinas Perkebunan Prov. Sulbar dan Dinas Tanpan Kab. Polman.
Gubernur, DPRD, Kepala Dinas Perkebunan dan Pejabat Pengadaan serta PPK Muliadi. masih konsisten kompak memilih aksi "bisu", tidak menanggapi permintaan klarifikasi skonews. *Awi
