SKOR News,
Maros - DPC PPP Kab. Maros, Sulawesi Selatan menghentikan proses dugaan pelanggaran Etik dan AD/ART Partai sebagaimana tuntutan aksi demonstrasi di Kantor DPRD
(7/5) lalu.
Hal itu disampaikan Ketua DPC PPP yang juga menjabat Ketua FPPP DPRD Kab. Maros, Hasmin Badoa saat dihubungi skornews soal langkah dan tindaklanjut DPC PPP atas tuntutan aksi demo. Menurutnya, DPC tidak dapat menindaklanjuti tudingan itu karena oknum dimaksud membantah tuduhan tersebut saat dipanggil.
"Langkah yang kami tempuh dengan memanggil oknum anggota DPRD dan menurut pengakuannya hal itu tidak benar oleh karena itu kami selaku pengurus partai tidak bisa menindaklanjuti," kata Hasmin Badoa, (19/5/21).
Saat dimintai tanggapan terkait
pernyataan Sekretaris DPC PPP bahwa ada pernyataan bersama di hadapan notaris, bukankah itu hal janggal karena jika tidak benar melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan aksi demonstran, tidak perlu ada pernyataan bersama apalagi sampai ke notaris karena dapat menimbulkan persepsi sebagai upaya mengikat satu pihak agar tidak mempersoalkan suatu masalah.
Hasmin Badoa mengatakan, kalaupun itu ada upaya damai saya kira tidak ada masalah, dalam proses pengadilan saja diawali mediasi untuk damai kalau kedua belah pihak bersepakat, yang menjadi objek adalah kedua belah pihak yang disangkakan melakukan asusila
"Apakah salah satunya ada yang melaporkan ke pihak skornews?" Tanya Hasmin Badoa
Redaksi skornews menanggapi bahwa peranan pers dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
​​​​​​
Dihubungi skornews (20/5), aktivis senior pemerhati kinerja pemerintah dan DPR dari LSM LAKIP RI, Aldin M Nasir mengatakan sangat disayangkan jika DPC PPP tidak menindaklanjuti tuntutan demonstran hanya dengan mendengarkan pengakuan. Jika sebelumnya ada kesepakatan di hadapan notaris, bahwa terdapat persoalan etik dan kepantasan jika itu benar terjadi.
"Kesepakatan para pihak "berdamai" hanya menggugurkan tuntutan dan sanksi hukum bukan menghilangkan dugaan pelanggaran etiknya sebagai kader partai dan pejabat publik/perwakilan rakyat," tutur Aldin, (20/5).
Hasmin Badoa mengatakan, "Belum tentu benar karena upaya damai ada banyak macam tergantung substansinya, saran saya silahkan menghubungi kedua belah pihak untuk memastikan kebenarannya," katanya memberi saran.
Skornews sudah berusaha meminta Ketua DPC untuk fasilitasi wawancara dan juga telah menghubungi oknum anggota DPRD dimaksud melalui telepon pribadinya namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan. *
awi
