SKOR News, Polman - APBD Polewali Mandar yang sedang "sakit" karena melemahnya kondisi fiskal daerah, diduga dimanfaatkan oknum pejabat meraup keuntungan dengan merencanakan pembangunan tidak prioritas. Disertai, penyusunan kebutuhan "rakus" belanja.
Hal tersebut, diungkapkan aktivis GEBRAK Sulawesi Barat. Menurutnya, uraian pekerjaan dalam RAB dan penyusunan harga (HPS). Diduga, sengaja dibuat untuk mengakali pengeluaran belanja APBD TA. 2025.
GEBRAK menilai, dugaan manipulasi dan mark up item belanja APBD itu. Dapat juga ditelusuri ke history pemilihan penyedia, pelaksana pekerjaan. Apakah, proses seleksi dan penujukan kontraktor yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) itu, telah sesuai Perpres Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) dan Peraturan LKPP.
PPK yang dijabat langsung KPA, sebagai pengendali kontrak pekerjaan. Sebaiknya, tampil menjelaskan ke publik.
KPA/PPK saat itu, telah dimutasi dan bertugas di OPD lain. Sehingga, penelusuran informasi di DLHK menjadi terputus. Karena, Kepala DLHK (sekarang) tidak dapat memberikan informasi teknis proses pemilihan penyedia, saat dikonfirmasi skornews.
Staf teknis perencana DLHK, Busman. Saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui. Begitupun Konsultan perencana, Fahri yang berdalih bahwa rincian RAB yang disusunnya telah disetujui PPK.
Ketua GEBRAK Sulawesi Barat, menyampaikan. Dirinya, dihubungi seseorang yang menyatakan bahwa KPA/PPK akan membuat klarifikasi. Namun, hingga berita ini ditayangkan. Baik GEBRAK, maupun skornews. Belum, menerima tanggapan.
Penelusuran skornews ke dokumen RAB pembangunan Gazebo, terdapat Empat tahap pekerjaan. Yakni:
***red/noeh
