SKOR News, Polewali Mandar - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kab. Polman TA 2023, hanya terdapat Delapan paket pekerjaan senilai Rp 560 Juta SP2D pada Dinas PUPR yang belum dicairkan.
Sementara, masih ada sekitar Rp 6 Miliar uang rekanan pelaksana pekerjaan long segmen ruas jalan Napo-Todangtodang yang belum dibayarkan. CV GB baru menerima 30% pembayaran dari total Rp 8 Miliar lebih nilai kontrak, sumber dari DAK TA 2023.
Sebelumnya, Kadis PUPR Husain Ismail mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan SPM tapi Badan Keuangan yang belum mencairkan SP2D nya.
Jika sisa SP2D DPUPR yang belum dicairkan hanya Rp 560 juta. Lalu, siapa yang menerima pencairan rekanan CV GB.
Gbr.
Ilustrasi
Berikut, daftar pekerjaan TA 2023 yang SPM nya terbit tapi SP2D nya tidak cair pada Dinas PUPR Kab. Polman (sumber: LHP BPK-RI).
- Pembayaran Termin III(20%) bbt Pek 95% Pek Pemb Baru SPAM Jringan Perpipaan Desa Lagi Agi Kec.Campalagian, sumber dana DAK Air Minum, sebesar Rp 143,6 jt
- Pembayaran Termin III(5%) bbt Pek 100% Pek Pemb Baru SPAM Jringan Perpipaan Desa Lagi Agi Kec.Campalagian, sumber dana DAK Air Minum, senilai Rp 39 jt
- Pembayaran Biaya Pengawasan Jembatan Dsn Pallis dan Jembatan - Pelitakan dgn bbt kemajuan fisik Pek 100% sumber dana DAU Khusus Bidang Pekerjaan Umum, sebesar Rp 7,4 jt
- Pembayaran Biaya Pengawasan Jembatan Dsn Pallis dan Jembatan - Pelitakan dgn bbt kemajuan fisik Pek 100% sumber dana DAU Khusus Bidang Pekerjaan Umum, sebesar Rp 9,9 jt
- Pembayaran Prestasi Pek 100% Pek Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sumur Bor Desa Lego Kec.Balanipa, sumber dana DAU Khusus Bidang Kesehatan, sebesar Rp 3,7 jt
- Pembayaran Termin I,II dan III dgn bbt Pek 100% Pek Peningkatan Jalan Ruas Matakali – Tabone, sumber dana DAU Khusus Bidang Pekerjaan Umum, senilai Rp 89,9 jt
- Pembayaran Termin III(20%) bbt Pek 95% Pek Pemb Baru SPAM Jaringn Perpipaan DsTuttula Kec.Tapango, sumber dana DAK Air Minum, senilai Rp 140,4 jt
- Pembayaran Prestasi Pek 100% Pek Pemb Panggung Alun-Alun, sumber dana DAU, senilai Rp 129,2 jt.
Abdul Salam, Kasubag Kepegawaian DPUPR Kab. Polman
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Dinas PUPR Kab. Polman menjelaskan, betul Rp 560 Juta itu yang terbit SP2D tapi belum dicairkan dananya ke rekanan. Sementata, paket pekerjaan yang lain juga belum dibayar meski kami sudah terbitkan SPM tapi SP2D nya bahkan belum keluar di bagian keuangan (BUD), total Rp 13 Miliar.
"Sebagian kami bayar tahun ini sekitar Rp 9 Miliar, itu yang ada di DPA 2024 untuk pembayaran utang ke rekanan," terang Kasubag. Kepegawaian DPUPR, Abdul Salam setelah berkoordinasi dengan Bendahara, (29/7).
Abdul Salam menambahkan, tugas kami secara tekhnis sudah selesai sampai penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai kontrak. Itu pun, Sebelum penerbitan SPM, kami konfirmasi ke KPPN Kemenkeu memastikan anggaran sudah di transfer ke daerah baru kemudian kami terbitkan SPM.
"Jadi, harusnya anggaran tersebut telah tersedia di Badan Keuangan dan biasanya memang dibayarkan sesuai progres prestasi pekerjaan sebagaimana telah kami input di aplikasi sesuai arahan OPD yang menangani OM SPAN," terang Abdul Salam saat ditemui skornews di ruang kerjanya, (29/7).
Menurut Abdul Salam, Dinas PUPR bahkan pernah didatangi pihak perbankan dimana rekanan meminjam kredit konstruksi untuk menkonfirmasi kebenaran macetnya pencairan penyelesaian pekerjaan. *
Awi
​​​​​
