SKOR News, Semarang - Kunjungan Jokowi ke Wonosobo yang diiringi dengan menanam cabai di tengah hujan serta menanam Bawang Putih di Temanggung memberikan titik tekan akan kedaulatan pangan Indonesia.
Telepon Presiden kepada Mendag yang mengeluhkan soal harga bawang putih murah karena impor saat panen raya menjadi ramai diperbincangkan.
PKS menilai keberpihakan Presiden kepada sektor pertanian belum serius, buktinya anggaran pertanian sejak 2015 sampai 2021 terus menurun, 2015 tertinggi Rp 32.72 triliun. Kemudian pada 2016 Rp 27.72 triliun, Rp 24.23 triliun pada tahun 2017, Rp 23. 90 triliun (tahun 2018) dan Rp 21.71 triliun (tahun 2019) dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp 21,05 triliun lalu 2021 hanyan15.51 Trilyun.
"Kalau Presiden serius, harusnya anggaran pertanian terus meningkat minimal 5% dari APBN atau sekitar 100 Trilyun" kataKetua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, Riyono.
Riyono menambahkan, Kalau Presiden mengeluhkan soal impor bawang putih, faktnya 95% kebutuhan bawang putih dipenuhi oleh impor dan 5% produksi dalam negeri. Kebutuhan konsumsi bawang putih tiap tahun hampir 500.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 20.000 dengan luasan lahan 2000 Ha.
"Apa iya Presiden berani menyetop Impor bawang putih? Tidak akan mungkin berani karena bisa terjadi kekacauan produksi berbagai industri yang menggunakan bawang putih" tegas Riyono.
Soal cabai lebih mengenaskan lagi, kendali pemerintah terhadap tata niaganya sangat lemah, saat panen cabai harga jatuh dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bersamaan impor cabai masuk dengan jumlah besar.
Petani kembali rugi karena kebijakan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi cabai nasional pada 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 persen dibandingkan dengan 2019. Selain itu, Indonesia tercatat mengekspor aneka cabai dengan nilai US$25,18 juta pada 2020 atau naik 69,86 persen dibandingkan dengan 2019.
Kenaikan produksi cabai ternyata tidak mampu membendung impor cabai dengan alasan kebutuhan industri. Petani kembali "menikmati" harga murah dan bahkan tidak di panen karena ongkosnya lebih mahal dibanding hasil panen cabainya.
"PKS meminta Presiden Jokowi untuk membenahi tata niaga cabai yang terus merugikan petani, buat aturan yang tegas untuk pengusaha menyerap cabai petani. Selama ini hanya seruan dan himbuan yang tidak memiliki konsekuensi hukum" tutup Riyono. *
Marman (
s:pks)
