SKOR News, Polman || Sulbar - Dewan Pendidikan (DP) Kab. Polman agendakan pertemuan dengan 28 Sekolah penerima program DAK Revitalisasi Fasilitas Pendidikan. Selanjutnya, DP juga akan melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di sekitar lokasi Sekolah.
Pertemuan itu untuk mengantisipasi potensi intervensi dari oknum-oknum lingkaran elit kekuasaan, Dinas Pendidikan ataupun dari pihak lain yang mencoba memanfaatkan program dari pemerintah pusat tersebut untuk kepentingan kelompoknya.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan, Zubair saat ditemui skornews, (17/7). Menurutnya, proses pekerjaan dengan skema swakelola harus bebas dari intervensi. Sepenuhnya, dilaksanakan pihak sekolah bersama masyarakat sekitar.
"Dewan pendidikan akan memberikan perhatian khusus, dengan melakukan pengawasan ketat pada proses administrasi maupun pekerjaan," tegas Zubair.
Zubair menambahkan, tidak boleh ada Satu Rupiah pun yang dikeluarkan pihak sekolah. Selain, untuk kepentingan proses pekerjaan revitalisasi.
"Saya peringatkan, jangan ada pihak yang mencoba meminta fee kepada pihak sekolah. Atau, apapun namanya diluar peruntukan anggaran," kata Ketua Dewan Pendidikan.
Dewan Pendidikan Kab. Polewali Mandar juga berencana membuat saluran pengaduan, khusus untuk pihak sekolah dan masyarakat yang terlibat dalam proses pekerjaan. *Awi
